ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS BARANG TIDAK SESUAI KOMPOSISI: PERSPEKTIF PASAL 62 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999

Abstrak

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk yang mereka beli. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi produk. Di Indonesia, hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada label. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat barang yang tidak sesuai dengan komposisi. Jurnal ini akan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan komposisi berdasarkan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan juga dalam KUH Perdata. Mengenai barang yang tidak sesuai komposisi, UU No. Tahun 1999 telah menyebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu melarang pelaku usaha menjual barang-barangnya yang tidak sesuai komposisi. Dan UU No. 8 Tahun 1999 juga telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha secara tegas yang dinyatakan dalam Pasal 19. menurut KUH Perdata dalam hal tidak sesuai komposisi pada barang, baik yang diketahui oleh si penjual sendiri, maupun yang tidak diketahui oleh si penjual. Peranan Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam mengawasi peredaran produk yang tidak sesuai komposisi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam berbagai hal seperti sosialisasi terhadap masyarakat mengenai standar barang serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan terhadap pelaku usaha adalah untuk mendorong pelaku usaha bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku baik sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Juga terhadap konsumen supaya meningkat sumber daya konsumen dan mempunyai kesadaran yang kuat atas hak–haknya. Pengawasan terhadap pelaku usaha adalah untuk memastikan terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Selain oleh Pemerintah, Lembaga Konsumen juga melakukan upaya untuk melindungi konsumen yaitu bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam hal aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha dan juga melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei yang dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Consumers have the right to obtain correct and clear information about the products they purchase. One of these rights is the right to obtain information regarding product composition. In Indonesia, this right is protected by the Consumer Protection Law no. 8 of 1999 (Consumer Protection Law). Article 62 of the Consumer Protection Law regulates the responsibility of business actors for goods that do not comply with the composition stated on the label. Business actors are responsible for providing compensation to consumers who are harmed by goods that do not match the composition. This journal will analyze the responsibility of business actors for goods that do not comply with the composition based on Article 62 of the Consumer Protection Law. Legal protection for consumers is regulated in Law no. 8 of 1999 and also in the Civil Code. Regarding goods that do not comply with the composition, Law no. In 1999, Article 8 paragraph (1) letter e stated that it prohibits business actors from selling goods that do not match the composition. And Law no. 8 of 1999 has also regulated the responsibilities of business actors expressly as stated in Article 19. according to the Civil Code in the event that the composition of the goods does not match, whether known by the seller himself or unknown by the seller. The role of the Government and Consumer Protection Institutions in supervising the distribution of products that do not comply with the composition is to provide guidance and supervision in various matters such as outreach to the public regarding product standards and the rights and obligations of consumers and business actors. Guidance for business actors is to encourage business actors to act in accordance with applicable rules and regulations so as to create a healthy business climate and the growth of healthy relationships between consumers and business actors. Also for consumers to increase consumer resources and have a strong awareness of their rights. Supervision of business actors is to ensure the implementation of the rights and obligations of the parties. Apart from the Government, the Consumer Agency also makes efforts to protect consumers, namely collaborating with the community and government in terms of supervision aspects including loading information about the risks of using goods if required, placing labels, advertising, etc. as required under the provisions of statutory regulations. and habits in business practices and also conducting research, testing and/or surveys on goods and/or services that are suspected of not meeting the elements of consumer safety, health, comfort and safety.