IMPLEMENTASI BUKTI REKOMENDASI TENAGA MEDIS DALAM DISPENSASI KAWIN PA PURWODADI PRESPEKTIF UU. NO.16 TAHUN 2019.

Abstrak

Artikel ini menelaaah Praktik penggunaan bukti rekomendasi dari tenaga medis dalam Dispensasi Kawin di PA Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa tengah. Penelitian ini merupakan  penelitian Lapangan yang  berjenis kualitatif dengan menggunakan Undang-Undang No.16 tahun 2019 sebagai pisau Analisis.Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai praktik penggunaan bukti rekomendasi tenaga medis dalam Dispensasi kawin di PA Purwodadi  apakah telah sesuai dengan yang diharapkan Undang-undang atau belum. Penelitian ini menemukan fakta-fakta bahwasanya perkara-perkara Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi harus memenuhi syarat Undang-Undang yakni didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta alasan-alasan yang mendesak. Akan tetapi pada praktiknya dalam permohonan Dispensasi memang secara Administrasi terpenuhi, tetapi dalam hal  mengenai penggunaan surat rekomendasi tenaga medis itu harus didasarkan kepada kedaruratan pengajuan Dispensasi Kawin tidak hanya sebagai syarat administrasi semata tapi digunakan sebagai Emergency exit atau solusi dari kedaruratan sehingga harus dikawinkan.

This article examines the practice of using evidence of recommendations from medical personnel in Marriage Dispensation at PA Purwodadi, Grobogan Regency, Central Java. The purpose of this study is to examine the practice of using evidence of medical personnel recommendations in Dispensation of Marriage at PA Purwodadi whether it is in accordance with what is expected by the Law or not. This study found the facts that Marriage Dispensation cases filed at the Purwodadi Religious Court must meet the requirements of the Law, namely supported by strong evidence and urgent reasons. However, in practice, the application for Dispensation is administratively fulfilled, but in terms of the use of the medical personnel's recommendation letter, it must be based on the emergency of the Marriage Dispensation application not only as an administrative requirement but is used as an Emergency exit or solution to the emergency so that it must be married.