UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA

Abstrak

Sistem peradilan perdata di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berperkara melalui berbagai mekanisme upaya hukum. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak selalu mampu memenuhi rasa keadilan semua pihak, sehingga hukum acara perdata menyediakan solusi lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, dan perlawanan pihak ketiga. Mekanisme ini melakukan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, penerapan upaya hukum ini masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti prosedur yang rumit, masyarakat yang terbatas dalam mengakses hukum, serta kesenjangan pemahaman di kalangan praktisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh pengaturan dan pelaksanaan upaya hukum dalam sistem peradilan perdata Indonesia, sekaligus mengkaji efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin akses terhadap keadilan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya HIR/RBg, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum terkait upaya hukum telah tersedia secara menyeluruh, efektivitasnya di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek aksesibilitas dan penyederhanaan prosedur. Perbaikan pada aspek tersebut penting untuk memastikan sistem peradilan perdata mampu memberikan keadilan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

The civil justice system in Indonesia provides legal protection to disputing parties through various legal remedies. Decisions made by the court of first instance do not always satisfy the sense of justice for all parties involved, thus civil procedural law offers further solutions such as appeals, cassation, judicial review, and third-party opposition. These mechanisms play a crucial role in ensuring legal certainty and substantive justice. However, in practice, the implementation of these legal remedies still encounters several issues, such as complex procedures, limited public access to legal assistance, and gaps in understanding among legal practitioners. This research aims to comprehensively analyze the regulation and implementation of legal remedies in the Indonesian civil justice system, while also examining their effectiveness in providing legal protection and ensuring access to justice. The study employs a normative juridical method through a literature review of primary legal materials, such as statutory regulations—particularly the HIR/RBg—and secondary legal materials including textbooks, scholarly journals, and legal articles. The analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results indicate that although the legal framework regarding legal remedies is comprehensively available, its effectiveness in practice still requires reinforcement, especially in terms of accessibility and procedural simplification. Improvements in these aspects are essential to ensure that the civil justice system delivers more equitable justice and responds more effectively to the needs of justice seekers.