PERAN WILAYATUL HISBAH PADA PENCEGAHAN KHAMR DI KABUPATEN SIMEULUE THE ROLE OF WILAYATUL HISBAH IN PREVENTION OF KHAMR IN SIMEULUE DISTRICT

Abstrak

Upaya pencegahan penyalahgunaan khamr di Kabupaten Simeulue mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengawasan dan penindakan terhadap peredaran serta konsumsi khamr. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam pengawasan adalah Wilayatul Hisbah (WH). Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris atau dikenal nondoktrinal research yang bersifat kualitatif yang menekankan pada proses dan bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini peran Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue belum berjalan secara maksimal, dikarenakan oleh berbagai kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah, seperti keterbatasan personel, kurangnya anggaran operasional, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahan kasus khamr, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: peningkatan kapasitas sumber daya manusia WH, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi antara WH, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif, tidak hanya represif, guna membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan larangan konsumsi khamr menurut hukum Islam dan hukum positif di Aceh.

Efforts to prevent alcohol abuse in Simeulue Regency refer to the Aceh Governor Regulation (Pergub) Number 10 of 2005 which regulates the supervision and action against the distribution and consumption of alcohol. In the regulation, it is stated that one of the elements that has an important role in supervision is the Wilayatul Hisbah (WH). This research is a type of empirical legal research or known as non-doctrinal research which is qualitative in nature which emphasizes the process and operation of law in society. The results of this study indicate that so far the role of the Wilayatul Hisbah of Simeulue Regency has not been running optimally, due to various internal and external obstacles faced by the Wilayatul Hisbah, such as limited personnel, lack of operational budget, and lack of cross-sector coordination with related agencies. Therefore, to maximize the role of the Wilayatul Hisbah in preventing alcohol cases, several strategic steps are needed, including: increasing the capacity of WH human resources, providing adequate facilities and infrastructure, and strengthening coordination between WH, the police, and community leaders. In addition, an educational and preventive approach is needed, not just a repressive one, to build public awareness of the dangers and prohibitions on consuming alcohol according to Islamic law and positive law in Aceh.